Tag: Lomba Cerdas Cermat

Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa SMA tentang pentingnya empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa serta Ketetapan MPRS/MPR. Empat pilar ini adalah landasan utama dalam menjaga keutuhan dan keberlanjutan bangsa Indonesia.

Materi yang diujikan dalam LCC Empat Pilar MPR RI berfokus pada Empat Pilar Kebangsaan. Selain itu, soal juga mencakup sejarah ketatanegaraan, sistem pemerintahan, pasal-pasal konstitusi, serta isu-isu kebangsaan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, yang aktual. Dengan demikian, peserta dituntut tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami dan menganalisis berbagai konsep secara mendalam.

LCC Empat Pilar MPR RI memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Melalui kompetisi ini, peserta tidak hanya dilatih untuk berpikir cepat dan tepat, tetapi juga dibentuk menjadi individu yang memahami nilai persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di tengah tantangan globalisasi dan arus informasi yang semakin kompleks, pemahaman terhadap Empat Pilar menjadi bekal penting agar generasi muda tetap memiliki identitas nasional yang kokoh dan mampu menjaga keutuhan bangsa.

Jika Anda ingin mencari paket soal LCC Empat Pilar (versi lengkap) dalam bentuk file PDF, silakan akses melalui tautan berikut: Download Soal. Anda dapat memperoleh file lainnya dengan melakukan pembukaan akses melalui lynk.id/mathcyber1997.  Di dalamnya sudah mencakup +10 paket soal beserta materi persiapan LCC.

Catatan: Soal ini dapat dijadikan sebagai latihan untuk memantapkan persiapan LCC Empat Pilar MPR RI, yang merupakan lomba tahunan (annual competition) bergengsi yang diselenggarakan dan dinaungi secara langsung oleh MPR RI. Sebagian soal ini diambil dari penyisihan (tingkat kabupaten/kota) dengan sedikit penyesuaian. Sebagiannya lagi diadaptasi dan dimodifikasi dari soal pada tingkat provinsi. Umumnya, pada tingkat provinsi ada tiga babak, yaitu wawasan kebangsaan, tematik, dan rebutan.

@shanedizzysukardi Bukan cuma tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kami berjuang sampai di titik ini. Lewat proses panjang, latihan berjam-jam, godok materi tanpa henti, rasa lelah, gugup, hingga saling menguatkan satu sama lain, semua jadi bagian dari perjalanan kami di LCC Empat Pilar MPR RI 2026 🇮🇩 Setiap soal yang dijawab adalah hasil dari kerja keras, kekompakan tim, dan semangat untuk terus belajar tentang Indonesia. Perjalanan ini mungkin melelahkan, tapi justru di situlah kami belajar arti perjuangan yang sebenarnya. 📚 Untuk teman-teman yang ingin belajar juga, kumpulan soal yang kami gunakan selama persiapan bisa diakses di: lynk.id/mathcyber1997 #lombasekolah #LCCEmpatPilar #EmpatPilarMPRRI #MPRRI #cerdascermat ♬ suara asli – Song Lyrics🎧🎸 – nadiaa🧚‍♀️

Semua soal berbentuk pilihan ganda dengan 4 (empat) opsi jawaban (A, B, C, dan D). Anda diminta untuk memilih 1 (satu) opsi jawaban yang paling tepat.

Today Quote

Soal Pilihan Ganda (Tingkat Kabupaten/Kota)

Soal Nomor 1

Konsep ‘kedaulatan ke dalam’ (internal sovereignty) memberikan otoritas tertinggi bagi negara atau seluruh wilayahnya. Bila dikaitkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, negara memiliki legimitasi untuk ….

1. Mendelegasikan kekuasaan legislatif secara penuh kepada dewan ada di masing-masing provinsi
2. Melakukan penyeragaman budaya secara paksa (asimilasi total) agar tidak terjadi konflik antarsuku
3. Menutup seluruh akses informasi dan interaksi dengan negara asing agar budaya lokal tetap murni
4. Menindak tegas setiap gerakan separatisme bersenjata yang mengancam integritas teritorial dan keselamatan segenap bangsa

Soal Nomor 2

Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” memiliki landasan yuridis yang sangat kokoh. Dalam UUD NRI Tahun 1945, semboyan ini tidak berdiri sendiri, melainkan diikat dalam satu pasal spesifik bersama dengan ….

1. ketentuan mengenai Kebudayaan Nasional dalam pasal 32
2. bahasa negara Bahasa Indonesia dalam pasal 36
3. bendera negara Sang Merah Putih dalam pasal 35
4. lambang Negara Garuda Indonesia dalam Pasal 36A

Soal Nomor 3

Konsep pemahaman kebangsaan yang mencakup Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dikemas secara luas sebagai ….

1. Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)
2. Empat Pilar MPR RI (Empat Pilar Kebangsaan)
3. Catur Dharma Kepemudaan
4. Asas Tunggal Negara

Soal Nomor 4

Amendemen UUD NRI Tahun 1945 mengubah secara fundamental pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebelum amendemen, kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Setelah amendemen, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensi paling krusial dari perubahan ini adalah ….

1. DPR memiliki kekuasaan veto terhadap keputusan presiden
2. Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga tertinggi baru penafsir tunggal kedaulatan
3. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang sejajar dengan lainnya
4. presiden menjadi pemegang kekuasaan mutlak karena dipilih langsung oleh rakyat

Soal Nomor 5

Pada sistem ketatanegaraan sebelum Amendemen UUD NRI Tahun 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) wajib dijalankan oleh presiden selaku Mandataris MPR. GBHN ditetapkan melalui instrumen hukum apa?

1. Ketetapan MPR (Tap MPR)
2. Undang-Undang (UU)
3. Keputusan Presiden (Keppres)
4. Undang-Undang Dasar (UUD)

Soal Nomor 6

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diklasifikasikan ke dalam kategori pasal berapa?

1. Pasal 6, yaitu Tap MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.
2. Pasal 1, yaitu Tap MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Pasal 4, yaitu Tap MPR yang tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang baru.
4. Pasal 2, yaitu Tap MPR yang tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing.

Soal Nomor 7

Konstitusi menegaskan konsep Hak Asasi Manusia dengan identitas kebinekaan kultural. Menurut Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan parameter apa?

1. Kepentingan ekonomi dan pariwisata nasional
2. Ideologi Pancasila dan ketahanan nasional
3. Peraturan daerah dan hukum adat setempat
4. Perkembangan zaman dan peradaban

Soal Nomor 8

Sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI tahun 1945, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang ….

1. masa jabatannya belum berakhir
2. untuk melaksanakan ketentuan UUD dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini
3. ditetapkan melalui Ketetapan MPR yang baru
4. mendapat persetujuan dari presiden sebagai kepala negara

Soal Nomor 9

Konsepsi desentralisasi asimetris diakui dalam desain NKRI. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Apa syarat utama keberlakuan pengakuan konstitusional ini?

1. Ditetapkan melalui Keputusan Presiden dengan persetujuan DPD.
2. Harus diatur dengan undang-undang.
3. Merupakan wilayah bekas kerajaan nusantara yang diakui historis.
4. Harus mampu membiayai penyelenggaraan otonominya secara mandiri.

Soal Nomor 10

Ketetapan MPR manakah yang secara khusus melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002?

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001
2. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003
3. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000
4. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998

Soal Nomor 11

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat transisi bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk kembali menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam waktu kurang dari setahun. Alasan paling fundamental dari pembubaran RIS ini adalah ….

1. ketidakmampuan negara-negara bagian dalam membiayai infrastruktur birokrasinya sendiri
2. sistem federalisme merupakan warisan devide et impera yang bertentangan dengan semangat sila ke-3
3. intervensi PBB yang memaksa Soekarno untuk menghapus konstitusi RIS secepat smungkin.
4. keinginan Soekarno untuk menjalankan demokrasi terpimpin secara otoriter di seluruh Indonesia

Soal Nomor 12

Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai “Philosophische Grondslag” dan “Weltanschauung“. Perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut dalam konteks pidato Soekarno terletak pada ….

1. Philosophische Grondslag menekankan pada fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk mendirikan Indonesia Merdeka, sedangkan Weltanschauung lebih kepada perspektif dunia
2. Philosophische Grondslag adalah konsep sosiologis, sedangkan Weltanschauung adalah konsep teologis
3. Philosophische Grondslag adalah dasar filsafat negara yang statis, sedangkan Weltanschauung adalah pandangan hidup bangsa yang dinamis
4. Philosophische Grondslag merujuk pada hukum positif, sedangkan Weltanschauung merujuk pada hukum adat

Soal Nomor 13

Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama, yaitu ….

1. anggaran, pengawasan, dan grasi
2. legislasi, yudikatif, dan eksekusi
3. legislasi, amendemen, dan abolisi
4. legislasi, anggaran, dan pengawasan

Soal Nomor 14

Peristiwa “Mosi Integral Natsir” pada tahun 1950 merupakan tonggak sejarah krusial bagi NKRI. Substansi utama dari mosi ini adalah ….

1. pembubaran partai-partai politik yang bertentangan dengan Pancasila
2. penolakan terhadap hasil Konferensi Meja Bundar (KMB)
3. penyatuan kembali negara-negara bagian RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. penetapan Islam sebagai dasar negara dalam konstitusi sementara

Soal Nomor 15

Burung Garuda sebagai lambang negara dirancang oleh Sultan Hamid II. Salah satu elemen simbolis yang sering luput dari perhatian adalah “perisai” di dada Garuda. Garis tebal yang melintang di tengah perisai melambangkan ….

1. kekuatan pertahanan yang tidak tertembus
2. batas pemisah antara kebaikan dan kejahatan
3. jembatan persatuan antara Indonesia Barat dan Timur
4. garis Khatulistiwa yang melintasi wilayah Indonesia

Soal Nomor 16

Menurut Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Apa tujuan konstitusional dari pembatasan hak prerogatif presiden ini?

1. Mewajibkan presiden untuk selalu membagi kursi kementerian secara merata kepada seluruh partai politik peserta pemilu.
2. Agar DPR dapat sewaktu-waktu memberhentikan menteri yang tidak sejalan dengan pandangan mayoritas fraksi di parlemen.
3. Memastikan bahwa struktur organisasi pemerintahan tetap stabil, efisien, dan tidak mengalami bongkar-pasang institusi yang radikal setiap pergantian presiden.
4. Memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menentukan calon menteri yang layak menduduki jabatan tertentu.

Soal Nomor 17

Pancasila berkedudukan sebagai ideologi terbuka yang mampu berinteraksi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Dalam konteks ideologi terbuka, dimensi idealisme bermakna ….

1. terkandung harapan dan cita-cita rasional yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. adanya keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran-pemikiran baru tanpa mengeyampingkan hakikat nilainya.
3. ideologi tersebut mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat.
4. nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya digali secara langsung dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia

Soal Nomor 18

Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengakui satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat “khusus” atau “istimewa”. Perbedaan mendasar antara status “khusus” (seperti Daerah Khusus Jakarta, Papua) dan “istimewa” (seperti Yogyakarta, Aceh) terletak pada ….

1. status istimewa didasarkan pada hak asal-usul sejarah sebelum RI merdeka, sedangkan status khusus diberikan karena pertimbangan fungsi atau kondisi khusus daerah pasca kemerdekaan
2. status khusus memiliki otonomi penuh, sedangkan status istimewa otonominya terbatas
3. status istimewa hanya untuk daerah kerajaan, status khusus untuk daerah perbatasan
4. status istimewa tidak dapat diubah oleh undang-undang, sedangkan status khusus bisa

Soal Nomor 19

Berdasarkan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, salah satu wewenang utama MPR adalah ….

1. menguji undang-undang terhadap UUD.
2. membentuk undang-undang bersama presiden.
3. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
4. memberikan grasi dan rehabilitasi.

Soal Nomor 20

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika dan Sila ke-3 Pancasila, bagaimana bentuk negara kesatuan ini mengakomodasi keragaman daerah tanpa mengarah pada bentuk negara federal?

1. Melalui penerapan otonomi daerah seluas-luasnya, tetapi urusan absolut negara (seperti politik luar negeri dan pertahanan) tetap dipegang pemerintah pusat.
2. Mengharuskan seluruh daerah memiliki peraturan daerah (Perda) yang seragam dan identik tanpa terkecuali.
3. Memberikan kedaulatan penuh kepada setiap provinsi untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik secara mandiri.
4. Dengan memberikan hak veto kepada daerah-daerah khusus untuk menolak undang-undang yang disahkan oleh pemerintah pusat.

Soal Nomor 21

Konsep negara hukum (rechtstaat) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan supremasi hukum. Dalam praktik ketatanegaraan, implikasi paling konkret dari prinsip ini adalah ….

1. presiden dapat mengambil keputusan strategis tanpa persetujuan DPR dalam kondisi darurat
2. semua tindakan penyelenggara negara harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum
3. rakyat memiliki kebebasan absolut tanpa batasan hukum
4. DPR menjadi lembaga yang kebal hukum demi menjaga stabilitas politik

Soal Nomor 22

Dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara, sila ke-4 mengandung prinsip demokrasi khas Indonesia. Ciri utama demokrasi Pancasila yang membedakannya dari demokrasi liberal adalah ….

1. mengutamakan voting mayoritas dalam setiap pengambilan keputusan
2. menekankan musyawarah untuk mufakat yang dilandasi hikmat kebijaksanaan
3. memberikan kebebasan individu tanpa batas
4. menyerahkan keputusan kepada elite politik sepenuhnya

Soal Nomor 23

Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Implementasi paling tepat dari ketentuan ini dalam kehidupan modern adalah ….

1. wajib mengikuti pendidikan militer bagi seluruh warga negara
2. ikut serta dalam menjaga ketertiban sosial dan bela negara sesuai profesi masing-masing
3. menyerahkan sepenuhnya urusan pertahanan kepada TNI
4. mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan nasional

Soal Nomor 24

Dalam sistem checks and balances pasca amendemen UUD NRI Tahun 1945, hubungan antara lembaga negara bersifat saling mengawasi. Contoh paling tepat dari mekanisme ini adalah ….

1. presiden mengangkat seluruh anggota DPR
2. DPR dapat mengajukan hak angket terhadap kebijakan pemerintah
3. MPR mengendalikan seluruh lembaga negara secara langsung
4. Mahkamah Agung berada di bawah presiden

Soal Nomor 25

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki konsekuensi bahwa ….

1. semua peraturan daerah dapat mengabaikan nilai-nilai Pancasila
2. setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
3. Pancasila hanya berlaku sebagai simbol negara
4. hukum internasional lebih tinggi dari Pancasila

Soal Nomor 26

Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan utama lembaga ini adalah ….

1. mengadili perkara pidana umum
2. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
3. membentuk undang-undang bersama DPR
4. mengangkat dan memberhentikan menteri

Soal Nomor 27

Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, konflik horizontal berbasis SARA dapat diminimalisasi melalui pendekatan ….

1. penyeragaman identitas budaya secara nasional
2. penguatan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan
3. pembatasan interaksi antar kelompok masyarakat
4. dominasi budaya mayoritas terhadap minoritas

Soal Nomor 28

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mencerminkan sistem ekonomi Pancasila. Prinsip utama yang terkandung dalam pasal tersebut adalah ….

1. iberalisasi pasar tanpa campur tangan negara
2. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
3. seluruh sektor ekonomi dikuasai individu
4. negara tidak memiliki peran dalam perekonomian

Soal Nomor 29

Dalam sejarah perumusan Pancasila, Piagam Jakarta (22 Juni 1945) memiliki peran penting. Perubahan sila pertama dalam Pembukaan UUD 1945 mencerminkan ….

1. dominasi kelompok mayoritas dalam perumusan dasar negara
2. kompromi nasional demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3. pengaruh penuh negara asing dalam penyusunan konstitusi
4. penolakan terhadap nilai-nilai religius dalam negara

Soal Nomor 30

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas. Tantangan terbesar dalam menjaga fleksibilitas tersebut agar tidak menyimpang adalah ….

1. menolak seluruh pengaruh globalisasi
2. menjaga agar penafsiran nilai tetap berakar pada nilai dasar Pancasila
3. mengubah nilai dasar sesuai perkembangan zaman
4. membatasi kebebasan berpikir masyarakat

Soal Wawasan Kebangsaan (Provinsi dan Nasional)

Soal ini dimunculkan pada babak wawasan kebangsaan Empat Pilar MPR RI. Sebanyak 10 anggota tim berbaris di hadapan juri. Setelah soal selesai dibacakan, 10 anggota ini harus secara bergiliran memberikan jawaban atas soal tersebut. Setiap anggota hanya boleh memberikan maksimal 1 jawaban. Jika tidak tahu, anggota tersebut boleh mengatakan pass agar dilanjutkan oleh anggota lainnya. Setiap soal memiliki durasi tertentu untuk dijawab (biasanya 40 detik). Pada saat sosialisasi atau pengarahan teknis, peserta sebenarnya telah diberikan bahan belajar terkait soal babak ini. Di sana sudah ada soal beserta jawabannya yang otomatis perlu dihafal oleh peserta, biasanya hanya dalam waktu satu malam. Jadi, wajar saja ketika lomba berlangsung, mereka tampak lancar menjawab soal pada babak ini. Berikut diberikan 4 contoh soalnya.

Soal Nomor 1

Dalam sebuah seminar kebangsaan di sekolah, narasumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan pentingnya memahami Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu pembahasan menekankan bahwa sistem perekonomian Indonesia harus dibangun berdasarkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kesejahteraan bersama sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Sistem tersebut menolak persaingan bebas yang merugikan rakyat kecil dan lebih mengutamakan asas kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi.

Sebutkan prinsip-prinsip pembangunan tata perekonomian yang berasaskan kekeluargaan.

Jawaban:

• • Koperasi sebagai soko guru perekonomian
  • Penguasaan negara atas cabang produksi yang vital
  • Pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran kolektif
  • Penyelenggaraan demokrasi ekonomi
  • Penolakan terhadap monopoli dan individualisme
  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
  • Pemerataan dan kesetaraan
  • Kemandirian nasional
  • Sistem kesejahteraan sosial
  • Efisiensi yang berkeadilan

Soal Nomor 2

Di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya di Indonesia, masyarakat tetap dapat hidup rukun melalui semangat kebersamaan dan saling membantu. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya gotong royong tampak dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu korban bencana alam, membangun fasilitas umum, hingga menjaga keamanan lingkungan bersama-sama. Nilai ini mencerminkan pengamalan Pancasila terutama sila Persatuan Indonesia serta menjadi salah satu kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai perbedaan.

Sebutkan manfaat budaya gotong royong dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Jawaban:

• • Mempererat persaudaraan
  • Memperkuat solidaritas
  • Mempermudah pekerjaan
  • Menumbuhkan rasa saling percaya
  • Mengurangi konflik sosial
  • Meningkatkan kepedulian
  • Mendorong kebersamaan
  • Meningkatkan rasa memiliki
  • Menjaga kerukunan antar suku
  • Menjadi warisan budaya bangsa
  • Menjadi teladan generasi muda

Soal Nomor 3

Perkembangan teknologi digital membawa banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat, seperti komunikasi yang cepat, akses informasi tanpa batas, serta transaksi daring yang praktis. Namun, di sisi lain, era digital juga memunculkan berbagai pelanggaran seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, penipuan daring, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki sikap patuh terhadap hukum serta menjunjung tinggi integritas moral dalam menggunakan teknologi. Sikap tersebut harus dilandasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab agar tercipta kehidupan digital yang aman, bertanggung jawab, dan saling menghormati.

Sebutkan prinsip-prinsip kepatuhan hukum dan integritas moral di era digital yang berlandaskan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Jawaban:

• • Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Akuntabilitas moral
  • Kebenaran informasi
  • Kemanfaatan digital
  • Integritas
  • Pelindungan privasi
  • Etika berkomunikasi
  • Anti perundungan siber dan kekerasan digital
  • Inklusivitas dan aksesibilitas
  • Keamanan siber sebagai bentuk perlindungan
  • Kepatuhan hukum yang substansial

Soal Nomor 4

Dalam sosialisasi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Empat Pilar MPR RI tidak hanya dipahami sebagai konsep kenegaraan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu dihayati, dipahami, dan diamalkan secara terus-menerus oleh setiap warga negara. Internaliasi nilai tersebut menjadi dasar pembentukan karakter bangsa agar masyarakat memiliki sikap cinta tanah air, toleransi, tanggung jawab, dan semangat persatuan dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebutkan perangkat nilai luhur yang menuntut internalisasi secara berkelanjutan sebagai instrumen fundamental dalam Empat Pilar MPR RI.

Jawaban:

• Nilai toleransi dan moderasi
• Nilai inklusivitas
• Nilai gotong royong dan solidaritas
• Nilai kedamaian dan harmoni
• Nilai keadilan yang merata
• Nilai antiradikalisme dan antipolarisasi
• Nilai kesetiaan pada identitas nasional
• Nilai simbiosis mutualisme kebangsaan
• Nilai dialektika dan musyawarah inklusif
• Nilai patriotisme
• Nilai empati sosial lintas identitas
• Nilai kesetaraan di hadapan hukum

Soal Tematik (Provinsi dan Nasional)

Soal berupa mosi ini dimunculkan pada babak tematik Empat Pilar MPR RI. Modelnya seperti berdebat. Pro atau kontra sifatnya diundi. Anda harus membangun argumentasi dalam durasi tertentu (biasanya 2 menit). Usahakan dikaitkan dengan Empat Pilar agar argumentasi semakin kuat. Berikut beberapa contoh mosinya.

Mosi 1

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari konflik kewenangan antarlembaga negara. Finalitas putusan Mahkamah Konstitusi telah tepat dipertahankan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mosi 2

Sejumlah sekolah di Indonesia menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan daya saing peserta didik dalam menghadapi tantangan globalisasi pendidikan. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di sekolah tertentu masih relevan untuk dipertahankan

Mosi 3

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ketiga hak tersebut sering digunakan untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah. Hak-hak DPR tersebut sudah tepat dalam mendukung mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mosi 4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Jaminan tersebut telah mencerminkan perlindungan hak konstitusional warga negara secara memadai.

Mosi 5

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan sejak era reformasi. Namun, masih terdapat berbagai persoalan ketatanegaraan yang dinilai belum terakomodasi secara optimal. Oleh karena itu, amandemen lanjutan terhadap UUD NRI Tahun 1945 perlu dipertimbangkan kembali.

Mosi 6

Sistem pemerintahan presidensial Indonesia menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak tersebut telah sesuai dengan prinsip checks and balances dalam negara demokrasi konstitusional.

Mosi 7

Kementerian negara memiliki peran strategis dalam membantu presiden menjalankan roda pemerintahan. Perubahan jumlah maupun nomenklatur kementerian sering kali dipengaruhi kepentingan politik pemerintahan yang sedang berkuasa. Oleh sebab itu, pengaturan jumlah dan nama kementerian dalam undang-undang dinilai penting demi kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan.

Mosi 8

Konstitusi Indonesia membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode. Ketentuan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang terlalu lama terpusat pada satu individu. Pembatasan masa jabatan presiden selama dua kali masa jabatan tetap relevan demi menjaga demokrasi konstitusional.

Mosi 9

Sistem multipartai di Indonesia menyebabkan jumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sangat banyak. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan politik dan legislasi. Oleh karena itu, penyederhanaan jumlah fraksi menjadi dua saja dianggap lebih efektif dalam menciptakan stabilitas politik nasional.

Mosi 10

Hak dan kebebasan setiap warga negara dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara mutlak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain dan ketertiban umum. Karena itu, pembatasan hak dan kebebasan melalui undang-undang merupakan konsekuensi dalam kehidupan bernegara.

Soal Rebutan (Provinsi dan Nasional)

Soal berupa isian singkat (bukan pilihan ganda). Sesuai nama babaknya, masing-masing anggota tim harus merebut kesempatan untuk menjawab soal tersebut dengan benar. Jika soal dijawab benar, peserta tersebut akan memberikan kontribusi poin bagi timnya. Sebaliknya, jika dijawab salah, pengurangan poin justru akan diberikan. Berikut beberapa contoh soalnya.

Soal Nomor 1

Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Triumvirate untuk melaksanakan kepresidenan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Sebutkan menteri-menteri yang dimaksud dengan Triumvirate tersebut.

Jawaban: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan

Soal Nomor 2

Apakah tujuan utama dilakukannya Amendemen Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Jawaban: Mengubah kekuasaan pembentukan undang-undang dari Presiden ke DPR

Soal Nomor 3

Sebutkan pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamendemen pada tahun 1999.

Jawaban: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21

Soal Nomor 4

Sebutkan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A Ayat 2.

Jawaban: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Soal Nomor 5

Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Kalimat tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebutkan pasal dan ayat yang mengatur hal tersebut.

Jawaban: Pasal 2 Ayat (3)

Soal Nomor 6

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang hak anggota MPR. Sebutkan hak-hak tersebut.

Jawaban: Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan; memilih dan dipilih; membela diri; imunitas; protokoler; keuangan dan administratif

Soal Nomor 7

Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR merupakan salah satu Amanat Reformasi tahun 1998. Sebutkan tahun dilakukannya amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Jawaban: Tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002

Soal Nomor 8

Setelah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002, terdapat Aturan Tambahan. Sebutkan ada berapa pasal dalam Aturan Tambahan tersebut?

Jawaban: 2 pasal

Soal Nomor 9

Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah ….

Jawaban: Ketetapan ini mempertegas perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai masalah bangsa mencapai tujuan nasional

Soal Nomor 10

“Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela”. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Jawaban: Pasal 24B Ayat (2)